
Koalisi Sipil Ajukan Uji Materiil Pasal UU TNI ke MK, Serahkan 85 Bukti
Koalisi Masyarakat Sipil ajukan gugatan uji materiil terhadap UU TNI 2025 ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menyerahkan 85 alat bukti.
Koalisi Masyarakat Sipil ajukan gugatan uji materiil terhadap UU TNI 2025 ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menyerahkan 85 alat bukti.
Ini kata Kejaksaan Agung soal Mahkamah Konstitusi menyatakan jaksa kini bisa ditangkap oleh aparat penegak hukum tanpa seizin Jaksa Agung.
Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini menggelar sidang pembacaan putusan dan ketetapan terhadap 17 perkara uji materi berbagai undang-undang di Gedung MK, Jakarta.
Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima gugatan Partai Buruh yang meminta aturan ambang batas masuk DPR atau parliamentary threshold (PT).
MK mengatakan lembaga independen harus segera dibentuk. Dia memberikan batas waktu maksimal 2 tahun dalam membentuk lembaga ini.
UU Nomor 16 Tahun 2025 tentang perubahan keempat UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN melarang menteri dan wakil menteri merangkap jabatan.
Revisi UU BUMN larang menteri dan wakil menteri rangkap jabatan, berlaku dua tahun setelah putusan MK. Penyesuaian diperlukan untuk kepatuhan hukum.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memberikan bocoran terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mendesak kenaikan upah minimum 8,5-10,5% untuk 2026, sesuai putusan MK, demi memulihkan daya beli masyarakat.
Sejumlah karyawan bank swasta mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ke Mahkamah Konstitusi.